MENIMBANG-NIMBANG duet JK-Win (Jusuf Kalla-Wiranto), saya terkenang Engkong Said, pemain tanjidor Betawi di Jalan Sagu, Jakarta Selatan. Kesan yang tak hilang, si tua ini sedih karena anak-anak muda tak lagi doyan tanjidor. “Maunya dangdutan atau musik pop,” katanya.
Padahal irama tanjidor yang bertumbuh sejak masa VOC, kompeni dagang Belanda di akhir abad ke-16, sangat meriah. Tanjidor sangat wals pepeko alias tempo mars. Kala tanjidor bergema, terdengar melengking-lengking menandingi saxophone yang sesekali tiba-tiba tinggi sekali, diselai trombone yang bisa merendah parau, khas musik jazz.
Tanjidor kerap dipanggil untuk acara hajatan sunatan, kawinan atau mengarak penganten. Mengundang tanjidor harus membayar Rp 5 juta, malah bisa Rp 10 juta jika lengkap dengan gambang kromong. Dahulu, tanjidor bemain dari kampung ke kampung hingga ke luar daerah, dan baru pulang sesudah sebulan pertunjukan keliling.
Musik tanjidor yang meramu pengaruh musik India dengan wayang kulitnya, Cina dengan gambang kromongnya, Konghayn, Tehayan, Skong dan tanjidor dari Eropa, hingga unsur Arab dengan unsur rebananya, Melayu dengan sabra-nya, maupun Portugis dengan Kroncong-nya, terdengar bagaikan orkestra. Musik akulturatif yang campur-aduk ini bisa digabung dengan dangdutan.
Adapun “dor”, tak lain karena musik ini penuh dengan bunyi “dar-der-dor.” Mirip lagu mars Eropa.
Maka ketika duet JK-Win bersama rombongan berjalan kaki ke kantor KPU untuk mendaftarkan diri, bulu kuduk saya bergidik. Soalnya, arak-arakan JK-Win itu diiringi oleh musik tanjidor yang mulai menyusut sejak film masuk kampung melalui Panggung Hiburan Rakyat, layar tancap maupun televisi.
Memang, dalam sejarahnya, tanjidor adalah perpaduan musik asli Betawi dengan Eropa, India, Cina, Melayu dan Arab, sehingga sangat inklusif (terbuka) dan demokratis, seperti halnya pilpres.
Bagi etnik Betawi, segala yang tumbuh dan berkembang di Jakarta adalah kebudayaan Betawi juga. Kesenian Betawi bertumbuh di tengah-tengah rakyat. Spontan, sederhana dan populis.
Perception is reality? Inikah yang hendak ditawarkan JK-Win kepada calon pencontreng pada pilpres nanti? Memang, latar JK yang dari Sulawesi dan Wiranto dari Jawa, melambangkan pluralitas Indonesia, bahkan menyimbolkan nasionalisme, karena Wiranto mantan jenderal TNI dan JK yang pernah menjadi aktivis HMI dan berpaham NU.
Tanjidor juga memadukan seni tradisi dan modern Barat, sehingga Indonesia harus dibangun dengan paradigma perekonomian modern yang bersatu dengan perekonomian ala pasal 33 UUD 1945 yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Bantar Gebang
Mengapa pula deklarasi duet Mega-Prabowo dilakukan pada 24 Mei 2009 di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat? Boleh jadi, karena duet ini mengidolakan ekonomi kerakyatan, yang terwaris dari Soekarno-Hatta dan pernah dipopulerkan oleh ekonom UGM, almarhum Mubyarto.
Konon, limbah air gunung sampah yang kian menjulang di Bantar Gebang, telah mengalir ke persawahan penduduk sekitar, sehingga persawahan termasuk padinya, sudah berwarna kehijau-hijauan. Kurang bermutu dan rasanya pun kurang enak.
Maklum, TPA sampah Bantar Gebang di areal seluas 125 hektare itu sudah berumur 26 tahun, sejak dibentuk berdasarkan kontrak kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Akibatnya, ribuan penduduk menerima busuknya sampah karena gagal menolak proyek itu.
Ada kesan bahwa Jakarta dengan 6.000 ton lebih sampahnya dibuang ke daerah pingiran. Bayangkan, ada 900 buah truk yang mengangkutnya saban hari, dan tadinya dibuang di TPA Bantar Gerbang, Bekasi, dan TPA Ciangir, Tangerang.
Semula Pemprov DKI Jakarta hendak menutup TPA Bantar Gerbang, dan memindahkannya ke Bojong dengan sistem pengelolaan yang lebih modern. Namun TPA Bojong yang sudah selesai dibangun urung dioperasikan, karena mendapat protes masyarakat setempat. Alhasil, Pemprov DKI Jakarta memperpanjang kontrak kerjasama dengan Pemkot Bekasi, guna memperpanjang penggunaan lokasi TPA Bantar Gerbang.
Okelah diberlakukan dengan teknologi yang mengurangi volume sampah, yakni dengan teknologi sanitary landfill, penguburan sampah setiap ketinggian 2 meter dengan tanah, tapi akan selalu saja belum optimal.
Memang, ada dana kompensasi yang diterima oleh masyarakat sebesar Rp 1,5 miliar per bulan. Namun hanya Rp 700 juta yang dibagikan kepada rakyat senilai Rp 50 ribu saban bulan per KK, dan katanya akan dinaikkan lagi. Sementara sisa separuh lagi digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Bantar Gebang.
Tapi, itu sekaligus membuktikan, inilah pola pembangunan yang berorientasi perkotaan, yang juga menjadi fenomena di banyak daerah di Indonesia. Tema ini tampaknya menjadi pilihan Mega-Parbowo dalam kampanye Pilpres 2009.
Menara Gading
Jika duet SBY-Budiono dideklarasikan di ITB Bandung, sesungguhnya sangat hitoris. Kita ingat, dari kampus inilah muncul Soekarno, Presiden RI pertama. Masih ada pula Jero Wacik, Kusmayanto Kadiman, Rachmat Witoelar, Hatta Rajasa, Aburizal Bakrie, Laksamana Sukardi, serta Purnomo Yusgiantoro, Rizal Ramli dan pengusaha Ciputra.
Tapi apa gerangan yang disumbangkan ITB kepada kota Bandung yang dililit kasus sampah? Sontak kita ingat kegeraman Bung Karno yang pernah menyindir kampus sebagai “menara gading” yang terpisah dengan lingkungan sosialnya. Apakah sensitifitas kaum intelektual terhadap persoalan masyarakat makin menipis, misalnya alam kasus longsor di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Leuwigajah dan proses penanganannya?
Kabarnya, Pemko Bandung selalu menggandeng ITB dalam berbagai masalah kota itu, tapi terhambat oleh alasan klasik, yakni keterbatasan dana. Tapi, saya kira, dengan rekayasa APBN dan APBD yang pro-rakyat, kasus itu dan berbagai kasus sejenis di se-antero tanah air, mestilah terjawab. Duet SBY-Boediono, jika memenangkan Pilpres 2009, harus menerapkannya dan tak sekadar wacana belaka.
Jika tak salah, rekayasa APBN demi kemakmuran rakyat adalah tema disertasi SBY meraih gelar S-3 di IPB beberapa tahun silam. Nah, sekaligus ikon “duet intelektual” cocok untuk pasangan yang sama-sama S-3 ini. Boediono malah sekaligus profesor. Semoga saja tak bertipe “menara gading” yang pernah disindir oleh Soekarno.
Pemilihan tempat deklarasi ketiga duet capres-cawapres itu, tak sekadar membangun persepsi. Tapi benar-benar diwujudkan, siapapun yang kelak keluar sebagai the winner dalam Pilpres 2009. Jangan sampai semua itu hanya panggung sandiwara, yang mencuri hati rakyat semata demi meraih kekuasaan. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar